Fakta Peserta Tur Kabur, Tren Merugikan Sejak Era 90-an

Fenomena peserta tur yang mendadak hilang atau memisahkan diri dari rombongan saat berlibur ke luar negeri belakangan ini kembali menjadi sorotan publik.

Namun, tahukah Anda bahwa kasus semacam ini sebenarnya bukanlah hal yang baru di dalam sejarah industri pariwisata Indonesia?

Praktik ilegal semacam ini nyatanya telah berlangsung selama puluhan tahun, bahkan rekam jejaknya sudah mulai marak dilakukan sejak era 1990-an.

Kasus hilangnya wisatawan dari rombongan tur tidak hanya mencoreng nama baik pihak penyelenggara, tetapi juga membawa sentimen negatif terhadap negara asalnya.

Motif Utama di Balik Aksi Kabur

Sejak era 90-an, modus melarikan diri dari rombongan tur ini umumnya selalu didorong oleh motif ekonomi dan keinginan mencari pekerjaan di negara tujuan.

Banyak dari pelaku yang sengaja memanfaatkan kelonggaran atau kemudahan visa kunjungan wisata demi menghindari prosedur resmi ketenagakerjaan asing.

Negara-negara maju dengan standar upah yang tinggi sering kali menjadi target utama bagi oknum peserta tur yang berniat membelot.

Para oknum ini merasa bahwa jalur wisata adalah cara paling instan dan murah untuk menembus perbatasan negara tujuan tanpa dicurigai.

Mereka sering kali mengabaikan risiko besar seperti penangkapan, deportasi, hingga ketiadaan perlindungan hukum karena status mereka yang ilegal.

Negara Destinasi Favorit Oknum

Dalam sejarahnya, beberapa negara di kawasan Asia Timur, Timur Tengah, hingga Eropa kerap menjadi lokasi favorit bagi para oknum untuk memisahkan diri.

Sebut saja Jepang, Korea Selatan, Taiwan, hingga beberapa negara di benua Amerika dan Eropa yang menjadi primadona bagi pekerja migran.

Mereka biasanya hanya menunggu momen kelengahan dari pemandu wisata atau saat panitia memberikan waktu bebas (free time) untuk melarikan diri tanpa jejak.

Kerugian Besar bagi Agen Perjalanan

Tindakan kabur dari rombongan tur ini selalu membawa dampak yang sangat merugikan, terutama bagi pihak agen perjalanan (travel agent) yang memberangkatkan mereka.

Pihak agen perjalanan adalah entitas yang menjadi penjamin visa wisata bagi para peserta di hadapan kedutaan besar negara tujuan.

Ketika ada peserta yang menghilang dan berubah status menjadi pekerja ilegal atau overstayer, kredibilitas agen perjalanan tersebut akan langsung hancur seketika.

Sanksi dari Kedutaan Besar

Dampak paling nyata yang harus dihadapi oleh agen perjalanan adalah teguran keras hingga pemblokiran (blacklist) secara permanen dari pihak kedutaan terkait.

Jika sebuah agen sudah masuk ke dalam daftar hitam, mereka tidak akan bisa lagi membantu proses pengajuan visa bagi calon wisatawan lainnya di masa depan.

Hal ini tentu mematikan lini bisnis utama dari perusahaan travel yang selama ini sangat bergantung pada kepercayaan dari pihak otoritas kedutaan.

Dalam beberapa kasus, pihak agen perjalanan bahkan harus menanggung denda finansial yang cukup besar dari otoritas terkait atas kelalaian tersebut.

Imbas Negatif untuk Paspor Indonesia

Selain merugikan agen perjalanan secara finansial dan reputasi, aksi tidak bertanggung jawab ini juga berdampak luas bagi warga negara Indonesia lainnya.

Tingginya angka pelanggaran visa membuat kekuatan paspor Indonesia mendapat penilaian buruk dari pihak otoritas keimigrasian asing.

Negara yang kerap mendapati turis asal Indonesia kabur tentu akan memberikan catatan merah (red flag) terhadap proses permohonan visa di kemudian hari.

Akibatnya, syarat pengajuan dokumen bagi wisatawan asal Indonesia yang benar-benar murni ingin berlibur menjadi jauh lebih ketat, rumit, dan sangat selektif.

Langkah Antisipasi Berlapis

Mengingat kerugian yang ditimbulkan sangat masif dan berkelanjutan, berbagai biro perjalanan kini terpaksa menerapkan metode seleksi yang jauh lebih ketat.

Langkah antisipasi yang rutin dilakukan oleh agen perjalanan pada masa kini antara lain meliputi:

• Melakukan proses wawancara dan profiling latar belakang yang mendalam terhadap setiap calon peserta tur.
• Memeriksa riwayat pekerjaan, mutasi rekening koran, serta kelengkapan dokumen pendukung finansial lainnya secara sangat teliti.
• Meminta penempatan uang jaminan (deposit) dalam jumlah besar yang otomatis akan hangus jika peserta terbukti melanggar aturan keimigrasian.

Meski berbagai upaya pencegahan dari hulu ke hilir telah dilakukan, fenomena peserta tur kabur ini tetap saja menjadi ancaman nyata yang sulit dihilangkan sepenuhnya.

Penyelesaian masalah klasik ini tentunya membutuhkan sinergi yang sangat kuat antara pemerintah, agen perjalanan, dan juga tingkat kesadaran dari masyarakat itu sendiri.

Praktik merugikan yang telah berakar sejak puluhan tahun lalu ini harus segera dihentikan demi menjaga agar reputasi wisatawan Indonesia kembali bersih di mata dunia internasional.

Artikel ini disadur dan ditulis ulang. Sumber: travel.detik.com