Skandal KDMP Gorontalo, Dana 1,6 Miliar Disunat Jadi 1,1 Miliar, FPKG Desak DPRD Provinsi Audit Dugaan Pemotongan 7 Persen
- account_circle Redaksi TilongKabila
- calendar_month Rabu, 25 Mar 2026
- visibility 244
- comment 0 komentar
- print Cetak
Foto : Ilustrasi Skandal KDMP Gorontalo, Dana 1,6 Miliar Disunat Jadi 1,1 Miliar, FPKG Desak DPRD Provinsi Audit Dugaan Pemotongan 7 Persen
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
TilongKabila.id, GORONTALO – Aliansi Front Pemberantas Korupsi Gorontalo (FPKG) kembali membongkar dugaan korupsi proyek pembangunan fisik Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) di wilayah Boalemo dan Pohuwato. Anggota Aliansi FPKG, Dimas Bobihu, menyoroti dugaan pemotongan anggaran yang dinilai sangat ugal-ugalan.
Berdasarkan temuan di lapangan, anggaran yang semula berhembus di publik sebesar Rp1,6 Miliar per unit, diduga mengalami pemotongan drastis hingga menyisakan Rp1,1 Miliar saat masuk ke daerah. Parahnya, dari angka Rp1,1 Miliar tersebut, diduga masih ada “pungutan liar” lanjutan sebesar 7 persen yang tidak memiliki dasar hukum jelas.
” Saat ini ada 54 unit KDMP yang sedang dibangun di Boalemo. Jika per unit dipotong lagi 7 persen dari Rp1,1 Miliar (sekitar Rp77 Juta per unit), maka total dana yang diduga ‘menguap’ hanya dari potongan kecil itu saja mencapai Rp4,15 Miliar! Itu baru di Boalemo, belum termasuk Pohuwato dan daerah lainnya. Ini adalah perampokan hak rakyat desa secara nyata,” tegas Dimas.
Dirinya juga menyoroti peran satuan tugas pembangunan yang dipimpin oleh unsur militer di tingkat daerah. Dimas menyatakan bahwa hingga saat ini tidak ada transparansi yang jelas mengenai aliran dana tersebut dari pelaksana teknis, dalam hal ini para Komandan Distrik Militer (Dandim), kepada masyarakat.
” Patut diduga ada dana yang mengalir ke oknum pelaksana teknis. Mengapa anggarannya menjadi gelap dan penuh potongan? Sebagai pelaksana di lapangan, para Dandim harus mempertanggungjawabkan setiap rupiah yang keluar. Jangan sampai institusi TNI tercoreng oleh syahwat segelintir oknum yang ingin memperkaya diri dari program strategis nasional ini,” Ketusnya.
Dimas meminta DPRD Provinsi Gorontalo untuk tidak tinggal diam dan segera memanggil pihak-pihak terkait.
”Kami mendesak DPRD Provinsi Gorontalo untuk segera membentuk tim audit atau panja. Lakukan audit investigatif terhadap seluruh pembangunan KDMP di Gorontalo. Rakyat perlu tahu ke mana larinya selisih anggaran dari 1,6 Miliar ke 1,1 Miliar, hingga potongan 7 persen tersebut,” pungkasnya.
Penulis Redaksi TilongKabila
Tilongkabila.id: Bicara Fakta, Bukan Retorika. Media independen yang berani mengupas tuntas isu publik secara kritis, tajam, dan transparan tanpa kompromi.
Saat ini belum ada komentar